Wakil rakyat dan birokrat parlementer yang secara de jure menjadi trendsetter dan sekaligus suara atas aspirasi rakyat, telah mereduksi substansi tugas mereka. Mereka memunculkan diri sebagai sosok anarkis, suka perang lidah (debat kusir), dan bahkan adu fisik. Lebih tragis lagi mereka pun menjadi penikam rajanya sendiri (rakyat) dengan merampas hak-hak raja. Kalau sudah seperti ini kondisinya maka akan sangat wajar sikap ketidak percayaan terhadap parlemen dan bahkan menggumpal menjadi sikap anti pemerintahan.
Elit penguasa pemerintahan dipilih untuk mensejahtrakan rakyat dengan cara apapun dan bagaimanapun. Namun de facto itu telah diabaikan dan bahkan mendistorsinya. Menurut Machiavelli (Skinner, 1988: 4) Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya ⎯ yaitu dengan kebaikan negara. Sosok pemimpin seperti ini yang yang bisa dikatakan sebagai pemimpin sejati dan pemimpin yang sangat didambakan oleh rakyat. Namun statement machievelli tersebut untuk saat ini agaknya tidak diartikan secara parsial, dalam arti hanya berhenti sampai ditengah kalimat, Seorang pangeran harus berani untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapapun tampak tercela.
Aras politik yang secara substansi tujuannya sebagai alat untuk mencapai kesejahtraan rakyat telah mengalami dekadensi. Dalih agama, social, dan budaya telah dimanipulasi untuk mencari kemenangan dan pembenaran oknum politik tertentu. Tentunya model seperti ini senada dengan kacamata politik menurut Baudrillard dalam The Evil Demon of Images (1993: 139). Baudrillard mengatakan bahwa politik hanya akan menghadirkan iblis-iblis politik yang mendistorsi dunia dengan membangun ilusi-ilusi tentang kejahatan dengan wajah yang suci, demokratis, dan manusiawi. Wajah kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan demokrasi telah dipalsukan dan ditampilkan dalam wajah-wajah seduksi yang penuh trik dan tipuan.
Gejolak antar individual dan kelompok tertentu pun tak bisa dielakkan lagi. Budaya jaling menjatuhkan satu sama lain sudah menjadi hal yang wajar. Pemerintah yang seharusnya tersibukkan dengan memberikan kesejahtraan rakyat malah disibukkan oleh urusan interen. Sehingga sudah menjadi keniscayaan apabila berbagai problematika Negara semakin terbengkalai, mulai dari pengentasan kemiskinan, pengangguran dan berbagai dinamika kenegaraan lainnya.
Sekarang ini sudah saatnya pelayan (elit penguasa) untuk kembali ke khitoh dengan kembali mengabdikan diri sebagai pelayan kepada rajanya(rakyat). Mereka sudah saatnya kembali pada tugas-tugas melayani kebutuhan raja yang semakin hari semakin menderita sebab adanya virus dan sindrom yang menyeruak. Seperti dampak pemiskinan global ditambah lagi dengan bencana alam yang sering melanda Indonesia ini.
Ini tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan, berbagai upaya pembenahan harus segera dilakukan. pengawasan di setiap instansi sangat diperlukan, seperti pengawasan presiden terhadap para menterinya, Badan kehormatan terhadap lembagai legislative, dan yang paling penting adalah monitoring masyarakat lewat lembaga pengawasan ombudsman, sebagaimana yang diatur pasal 2 kepres RI nomor 44 tahun 2004. Lembaga ini sangat diperlukan untuk mengawal jalannya roda pemerintahan agar berjalan sesuai dengan de jure.
